Minggu, 29 April 2012

Panlih Dituding Melanggar Tatib. Kedua Calon tidak Penuhi Persyaratan Administrasi?

KOTA, (GE).-  Penyampaian dua nama calon Wakil Bupati Garut oleh Bupati Garut, Aceng HM Fikri, pada rapat paripurna lalu, ternyata tidak dilengkapi persyaratan administrasi kedua calon secara lengkap. Hal ini menunjukkan Bupati telah mengabaikan kewajibannya untuk melakukan verifikasi, sesuai Tata tertib Pemilihan Wakil Bupati Garut sisa masa jabatan 2009-2014.
Seperti disampaikan Bendahara Kongres Rakyat Independen (KRI), Agus M. Sutarman, SE, bahwa Bupati mengabaikan kelengkapan administrasi calon. Buktinya, kata Agus, ketika mendampingi pengambilan berkas milik Hasanuddin yang menarik diri dari pencalonan di hari penyampaian dua nama, seluruh berkas para calon masih tersimpan di Bagian Pemerintahan Setda Garut. Bahkan, persyaratan kedua nama yang diusulkan Bupati pun tidak pernah diperiksa, hingga berkas diserahkan ke DPRD.
“Kelengkapan administrasi itu wajib sebagai persyaratan calon. Tugas Bupati melakukan verifikasi pun sudah ditentukan mutlak dalam aturan Tatib Panlih, sehingga ada anggaran hingga Rp 400 juta yang dialokasikan untuk  verifikasi tersebut,” ujar Agus.
Agus menambahkan, sebagai bukti Bupati tidak melakukan verifikasi, di berkas persyaratan administrasi kedua calon yang diusulkan, banyak sekali yang tidak dipenuhi. Lucunya lagi ada satu calon yang melampirkan persyaratan bekas mendaftarkan diri di BUMD. Kata Agus, berkas administrasi kedua calon yang diusulkan itu, ada enam peryaratan milik Agus Hamdani yang kurang dan delapan pesyaratan milik Usep Zaenal Aripin belum dipenuhi. “Anehnya, Panlih DPRD mengambil alih melakukan verifikasi faktual, padahal tugas Panlih hanya mencocokkan kebenaran berkas calon. Panlih pun hanya melayangkan surat ke Bupati, agar kekurangan berkas kedua calon dilengkapi,” tuturnya.
Lebih jauh Agus mengatakan, Panlih Cawabup pun telah melanggar Tatib (Peraturan DPRD Nomor 6 Tahun 2012) tenggang waktu perbaikan administrasi calon, tidak dilakukan sesuai Tatib pasal 8 yang mengisyaratkan tiga hari kerja batas untuk melengkapi persyaratan. Panlih Cawabup seenaknya menentukan waktu hingga melebihi batas. “Surat DPRD dilayangkan tanggal 23 April 2012. Semestinya sesuai aturan Tatib, tiga hari kerja itu sampai tanggal 26. Tetapi dilanggar sendiri oleh Panlih dengan memberi batas hingga tanggal 30 April 2012. Pilwabup ini seperti main-main, DPRD yang membuat aturan, malah mereka sendiri yang melanggar,” sesalnya.
Sementara, salah satu Anggota Panlih, Ir. Asep Achlan, membenarkan persyaratan administrasi kedua calon tidak lengkap. Panlih sendiri telah membuat surat pemberitahuan kepada Bupati, agar kedua calon melengkapi kekurangan persyaratan administrasinya. “Ya, Panlih sudah menyampaikan surat ke Bupati, bahwa kedua calon harus melengkapi persyaratan administrasi yang kurang,” ujarnya.
Ketika dimintai komentar mengenai batas waktu perbaikan persyaratan administrasi yang tidak sesuai aturan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, Dadang Sudrajat, S.Pd, mengatakan, hal itu sudah menunjukkan cacat hukum. Semestinya semua yang terlibat dalam Pilwabup tunduk kepada Tata Tertib yang telah dibuat. “Setiap pelaksanaan yang tidak sesuai aturan adalah cacat hukum. Maka itu adalah pelanggaran. Tentunya bagi setiap pelanggar ada sanksinya. Apalagi pelanggar itu dilakukan oleh sipembuat produk itu sendiri,” tuturnya.
Pada kesempatan terpisah, salah seorang calon Wakil Bupati Garut, Agus Hamdani, menyatakan bahwa dirinya telah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam pencalonan. "Alhamdulillah, semua persyaratan yang diminta suda saya penuhi, dan tidak ada masalah," kata Agus Hamdani kepada GE, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (29/4).
Karena itu, ia yakin namanya akan ditetapkan pada sidang paripurna penetapan dua nama calon Wakil Bupati Garut oleh Panlih DPRD. Bahkan, Agus bersama tim dari fraksinya semakin intens melakukan lobi-lobi antarfraksi agar dapat memenagkan pertarungan dalam pilwabup nanti.
Begitu juga Usep Zaenal Aripin. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta dalam proses penjaringan cawabup. "Semua persyaratan sudah saya serahkan. Agar yakin, silakan saja cek ke Panlih," ungkap Usep Zaenal Aripin kepada GE, Sabtu (28/4).
(Tata E. Ansorie/SMS/AKW)***

Keterangan Kesehatan Dua Calon tidak Jelas

LAGI-LAGI permasalahan dalam verifikasi. Hasil general chek up rumah sakit bagi kedua calon yang diusulkan Bupati ternyata tidak jelas. Tim pemeriksa kedua calon, termasuk calon-calon lain yang tidak diusulkan Bupati, tidak ada keterangan yang menyatakan layak atau tidaknya untuk diusulkan menjadi calon wakil bupati. “Kami tidak membutuhkan catatan atau penyakit yang ada di kedua calon. Namun butuh keterangan dokter, apakah layak atau tidak dalam persyaratan menjadi wakil bupati,” ujar Anggota Panlih, Asep Achlan.
Diketahui, hasil general chek up, pihak rumah sakit hanya menyertakan temuan hasil diagnosa calon saja, tanpa ada keterangan layak atau tidak. Dalam diagnosa pihak rumah sakit, ditemukan salah satu calon yang menderita komplikasi penyakit berat. “Ini menggambar bahwa tidak ada persiapan matang dalam Pilwabup. Tugas Bupati untuk verifikasi tidak bekerja, mestinya menunjuk tim dokter dengan surat resmi. Apa maksudnya di Kesbang dikumpulkan, sementara para calon inisiatif sendiri datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pihak rumah sakit tidak salah, mereka hanya menjalankan pemeriksaan saja dan menyampaikan diagnosanya. Berbeda kalau ditunjuk secara resmi dan dipinta hasil pemeriksaan dan dituangkan kelayakan para calon. Saya yakin, dokter tidak akan memberi surat keterangan layak atau tidak untuk persyaratan cawabup, karena tidak ada surat penunjukan secara resmi terhadapnya,” ujar Agus M Sutarman, SE. (Tata E. Ansorie)***

Ada Pelamar Cawabup Mengaku Diminta Menyetor Uang Rp 1,4 Miliar. Bupati : "Sampai Dicabut Nyawa pun Saya Berani Bersumpah!"

DPRD, (GE).- Suasana arena pencalonan Wakil Bupati Garut mulai memanas. Sejumlah mantan pelamar bakal calon (balon) wabup bahkan meminta agar DPRD Garut membatalkan proses pencalonan. Mereka menilai, prosedur pencalonan telah menyimpang dari konteks peraturan yang berlaku. Bahkan, aroma permainan kotor politik uang makin menyeruak ke ruang publik. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan salah seorang mantan pelamar cawabup, Asep Kurnia Jaya.
Memang, Asep mengakui ada hak prosedur yang dimiliki Bupati dan DPRD. Namun, katanya, itu bukan berarti Bupati atau juga DPRD bisa seenaknya menentukan dua nama calon wabup yang dapat ditetapkan dalam pemilihan. "Kalau diketahui ada yang tidak beres dalam proses penjaringan, seharusnya ini jadi bahan pertimbangan bagi DPRD," tandas Asep Kurnia Jaya kepada GE saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (28/4).
Karena itu, Asep meminta DPRD membatalkan proses penjaringan cawabup. "Saya tidak meminta kedua nama cawabup yang diajukan dibatalkan. Yang kami minta prosesnya dibatalkan. Karena sudah menyalahi peraturan perundang-undangan," kata Asep.
Hanya saja, Asep tidak menyebutkan secara gamblang peraturan mana yang dilanggar oleh Bupati dan DPRD dalam proses pengajuan dua nama kemarin. Namun, Asep mengungkapkan salah satu contoh persyaratan yang ia nilai keluar dari prosedur penjaringan. Untuk membuktikan dirinya tidak sedang dalam keadaan pailit, ia diminta menyetorkan uang sebesar Rp 1,4 miliar kepada Bupati. "Alasannya sih itu untuk Bupati dan para pimpinan dewan," jelas Asep Kurnia.
Namun, Asep tidak mau mengabulkan permintaan tersebut. Karenanya, ia tidak memenuhi panggilan Bupati pada malam sebelum penetapan dua nama calon wabup. "Soalnya bukan untuk diuji kesiapan menjadi wakil bupati, tetapi saya malah dimintai uang. Saya dengar, calon lainnya juga sama dimintai uang. Makanya ada yang mengundurkan diri. Tadinya saya sendiri berpikir positif terhadap Aceng Fikri, tetapi setelah tahu begitu saya menjadi tahu siapa dia sebenarnya," imbuh Asep Kurnia.
Protes serupa diungkapkan mantan calon pelamar wabup lainnya, Asep Tapip Yani. Ia menilai proses penentuan dua nama cawabup yang diajukan Bupati tidak transparan. "Yang dimaksud tidak transparan, karena selama ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba muncul dua nama yang diajukan Bupati ke DPRD," kata Asep kepada GE, Sabtu (28/4).
Namun demikian, lanjut Asep Tapip, hasilnya sangat transparan. "Kedua nama calon yang diajukan Bupati sangat transparan. Karena jelas-jelas menunjukkan bahwa Aceng Fikri memang sudah meninggalkan sejarah keindependensiannya," kata Asep Tapip.
Seharusnya, Aceng Fikri sebagai Bupati bisa memperlihatkan etika kepemimpinan sejati. Sebelum menetapkan dua nama calon yang diajukan ke DPRD, tidak ada salahnya seluruh pendaftar cawabup diajak berkomunikasi. Jelaskan alasan kenapa si A diajukan dan si B tidak diajukan. Dengan adanya penjelasan seperti itu, tentu para bakal calon bisa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.
Memang, Asep menyadari, mengenai pencalonan wabup merupakan hak prerogatif Bupati. Tetapi, itu bukan berarti Bupati bisa seenaknya sendiri. Hak tersebut tetap harus digunakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hak prerogatif itu kan bukan berarti kumaha aing! Kalau seperti ini. Bupati tidak mau berkomunikasi dengan anak buahnya, ia tidak layak dianggap sebagai pimpinan lagi," tandas Asep Tapip.
Asep sendiri sengaja menggulirkan pernyataan tersebut sebagai masukan bagi Bupati. Menurutnya, harus ada penyadaran agar Bupati tidak terus terjerumus dalam permainannya sendiri.
"Alih-alih bisa menyelesaikan persoalan, kalau begini caranya malah justru akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Dalam hal seperti ini (pemilihan-red), meski prosesnya dijalankan secara jujur dan transparan saja, pasti ada yang mempertanyakan. Apalagi kalau ada masalah seperti sekarang, adalah hal sangat wajar kalau akhirnya semakin banyak yang mempertanyakan," katanya.
Karena itu, Asep Tapip mengajak kepada seluruh pelamar cawabup untuk bersama-sama mengawasi dan mengkritisi proses penjaringan dan pemilihan wabup yang masih berlangsung. Ajakan tersebut diamini mantan pelamar cawabup lainnya, Yusuf Supriadi. Ia juga mengajak pelamar cawabup lainnya untuk ikut serta mengontrol proses pemilihan Wabup Garut sisa periode 2009-2014.
Bahkan, Yusuf mengingatkan agar DPRD berhati-hati karena mencium isu tidak sedap mengenai politik uang. "Jangan sampai DPRD ikut terlibat dalam praktik jual beli jabatan. DPRD harus jeli dalam memilih. Seyogyanya yang dinilai adalah kemampuan kinerja, bukan kekuatan finansial para calon  menjadi tolak ukur," kata Yusuf kepada GE.
Bahkan, Yusuf menegaskan, jika Bupati terbukti melakukan jual beli jabatan, mereka akan melakukan penekanan kepada Bupati untuk mundur dari jabatannya. "Kami juga akan menekan KPK untuk segera turun ke Kabupaten Garut atas pelaporan yang telah masuk dari masyarakat Garut," tandas Yusuf.
Ketika akan dimintai tanggapannya, Bupati Garut, Aceng HM Fikri, dengan tegas membantah semua tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. "Saya dari mulai ketemu Asep Kurnia Jaya itu tidak pernah mengajukan permintaan uang. Sampai dicabut nyawa pun saya berani bersumpah! Kalau timnya yang meminta mengatasnamakan saya, itu saya tidak tahu," kata Aceng Fikri kepada GE melalui telepon selulernya, Minggu (29/4).
Kalau memang ada permainan kotor seperti yang dituduhkan Asep Kurnia Jaya dan yang lainnya, kata Aceng Fikri, silakan dibuktikan. Ia sendiri tidak membantah kalau dirinya memang ada kepentingan terhadap Asep Kurnia. Namun itu sebatas untuk membuka akses ke Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Soalnya, Asep Kurnia memang dikenal dekat dengan Menko Perekonomian.
"Saya memang pernah dipertemukan dua kali dengan Pak Hatta (Hatta Rajasa). Kami bicara bagaimana untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Garut ke depan," imbuh Aceng Fikri.
Sebenarnya, kata Aceng, dirinya sudah memberikan kemurahan hati kepada Asep Kurnia Jaya. Bahkan ia rela menunggu Asep Kurnia hingga pukul 02.00 dini hari pada malam sebelum penetapan dua nama calon. "Saya tunggu sampai jam 02.00 pagi, ternyata dia tidak datang. Jadi saya sudah kurang baik bagaimana? Padahal kalau waktu itu dia mau menyatakan keseriusannya untuk mencalonkan wabup meski by phone saja, pasti saya respon. Jadi, sumpah demi Allah saya tidak pernah berbicara uang," tandas Aceng.
Aceng juga mengaku sudah mengetahui kalau isu miring ini sudah menyebar ke mana-mana. Bahkan, katanya, semula Hatta Rajasa pun sempat memberikan penilaian negatif kepada dirinya karena menerima informasi secara sepihak. "Karena itu, akhirnya Pak Hatta juga menyampaikan permintaan maaf melalui Pak H. Babay, kalau semala ini ia informasinya secara sepihak," papar Aceng Fikri.
Berkaitan dengan sidang paripurna penetapan dua nama cawabup, Aceng Fikri berharap dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panlih di DPRD. "Mudah-mudahan saja semuanya dapat berjalan lancar sebagaimana harapan kita bersama. Agar Pemkab Garut secepatnya memiliki wakil bupati definitif yang akan membantu tugas saya dalam melayani masyarakat," ungkap Aceng Fikri.
Sementara itu, ketika dimintai komentarnya, Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE, hanya mengatakan apakah pernyataan yang diungkapkan Asep Kurnia Jaya itu rasional atau tidak. Karena itu, Bajuri juga menjanjikan pilwabup akan dilaksanakan secara transparan sesuai aturan yang ada. “Seperti yang saya utarakan, dua nama yang diajukan Bupati itu masih tentatif. Artinya, ada evaluasi yang mesti dilakukan untuk melihat persyaratan calon yang diajukan. Apakah secara administratif sudah benar atau tidak. Artinya, bila sudah ditetapkan sebagai calon, persoalannya akan menjadi lain jika memang ada permasalahan,” ujar Bajuri kepada GE, Minggu (29/4).
Ditambahkan Bajuri, sebelum kedua nama calon ditetapkan dalam paripurna, pihaknya sangat terbuka kepada publik untuk memberi masukan atau temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilwabup ini. (Sony MS/Tata/Akw)***

Minggu, 22 April 2012

Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE ; Dua Nama Calon Wabup yang Diusulkan Bupati Masih Tentatif


GD. DEWAN, (GE).- Setelah dua nama calon Wakil Bupati Garut disampaikan Bupati H. Aceng HM Fikri, SAg di rapat paripurna DPRD, Kamis (19/4) kemarin, bukan semata-mata dua orang nama tersebut, yakni Agus Hamdani dan Usep Jaenal Aripin, calon resmi yang tak dapat tergantikan atau lolos diterima Panitia Pemilihan (Panlih). Kedua nama itu bisa saja dikembalikan ke bupati, bahkan gugur karena tak memenuhi syarat. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE, saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut Ahmad Bajuri, sekalipun bupati telah menyerahkan dua nama cawabup ke DPRD, tetapi tanggungjawab bupati sementara ini belum selesai, karena tahapan paripurna kemarin hanya berupa penyerahan dua nama cawabup oleh bupati. Artinya DPRD baru menerima berkas bakal cakol yang perlu diperiksa kembali dan harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
“Siapa bilang bola panas cawabup sudah ada di DPRD. Penyerahan dua nama di parupurna kemarin baru tahapan pertama. Ada tiga tahapan paripurna yang mesti dilalui DPRD dalam pemilihan cawabup ini, yaitu paripurna penyerahan dua nama oleh bupati, kemudian paripurna penetapan calon dan paripurna pemilihan,” ujarnya.
Ditambahkan Bajuri, saat ini baru melalui proses paripurna penyerahan 2 dua nama. Tetapi, apabila sudah dilakukan paripurna penetapan calon, maka seluruh tanggungjawab sepenuhnya sudah ada di DPRD. Diperkirakan paripurna penetapan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2012 dan paripurna pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012. Sisa waktu ini dipergunakan untuk memeriksa keabsahan administrasi yang telah dilakukan verifikasi oleh bupati. Apabila memang ditemukan ketidaksesuaian, tentunya berkas tersebut akan dikembalikan ke bupati. Tidak menutup kemungkinan pula, jika persyaratan administrasi calon tak memenuhi ketentuan dan tidak dapat diperbaiki karena memenuhi ketetapan yang benar, maka bisa saja bupati mengusulkan kembali nama lain sebagai pengganti. “Dua nama calon yang diusulkan bupati masih tentatif. Kita perlu periksa ulang keabsahan administrasi mulai dari latar belakang pendidikan, SKCK dan syarat kesehatannya. Kita pun dapat menerima informasi atau masukan dari publik, apabila memang dapat dipertanggjawabkan. Tentunya itu untuk menghindari ketika sudah ditetapkan sebagai calon, baru ditemukan kesalahan,” kata Ahmad Bajuri. (Tata E. Ansorie)***  

Paripurna Minus Pengunjung, Dua Nama yang Diusulkan Bupati Sudah Terprediksi


GD. DEWAN, (GE).- Penyampaian dua nama cawabup oleh Bupati Aceng HM Fikri, pada sidang paripurna kemarin, Kamis (19/4), semula dianggap bakal dihadiri masyarakat banyak, terutama seluruh calon yang telah menyerahkan berkas administrasi ke Bagian Pemerintah Pemkab Garut, sesuai tugas yang diperintahkan bupati dalam melakukan verifikasi bakal calon.
Faktanya, dalam sidang paripurna tersebut bisa dikatakan sepi pengunjung. Sebab, sejumlah yang hadir lebih didominasi aparat keamanan baik yang berseragam maupun berpakaian preman. Selebihnya adalah keluarga besar Deden Komarudin, kebetulan di waktu yang sama dirinya dilantik sebagai Anggota DPRD Garut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggantikan Almarhum Dede Irawan.
Sepinya sidang paripurna itu, disinyalir publik sudah mencium nama bakal calon yang akan diusulkan bupati sejak jauh-jauh hari. Seperti disampaikan Bendahara Kongres Rakyat Independen (KRI), Agus M Sutarman, SE, sekalipun sejumlah kandidat calon yang mendaftarkan diri dari berbagai unsur latarbelakang, bahkan memiliki integritas yang mumpuni untuk menduduki jabatan wakil bupati Garut, tetapi pilihan calon yang menjadi hak preogatif bupati, sudah mulai tercium siapa yang akan diusulkan bupati tersebut.
 “Tanpa maksud merendahkan dua nama caon yang diusulkan, sekalipun disebutkan oleh bupati sebagai putra Garut terbaik, tetapi dalam kancah pemerintahan daerah Kabupaten Garut, harus saya akui belum terdengar peran yang mereka lakukan. Tetapi kembali pada persoalan hak preogatif bupati, mungkin seleranya seperti itu. Bahkan, bisa jadi dua nama itu keinginan DPRD pula. Terlihat, setelah bupati menyebutkan 2 nama itu, disambut tepuk tangan dewan,” ujar Agus.
Ditambahkan Agus, komponen di dalam Kongres Rakyat Independen yang memiliki historis pemenangan Pilkada 2008 bagi Aceng HM Fikri dan Diky Candra dari perseorangan, merasa bertanggujawab mencoba membantu bupati dalam membuka ruang untuk pencalonan wakil bupati sebagai pendampingnya. Namun, niat baik itu sama sekali diabaikan dan tidak dilirik oleh bupati. Padahal tujuh nama hasil penjaringan KRI, dipandang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Tak satu pun calon diminati bupati. “Ya itu tadi, tergantung selera. Apalagi bupati melakukan manuver dengan mensyaratkan calon untuk mendapatkan  dukungan tiga partai politik di DPRD, sehingga dapat diprediksi oleh semua, calon dari internal partai tentunya bakal diusulkan. Buktinya kita bisa melihat sendiri. Makanya, saya dan mungkin yang lainnya merasa tak perlu datang melihat Paripurna, karena sudah dapat memprediksi sendiri. Dalam pemilihan nanti pun, saya meyakini tidak akan ramai. Kalau sudah begini DPRD tidak akan melihat kwalitas lagi, tapi siapa yang menguntungkan dirinya itu yang dipilih. Jadi apa menariknya buat masyarakat, sekalipun salahsatunya akan menjadi pemimpin daerah,” jelas Agus.
Bupati Garut, Aceng HM Fikri menyebutkan dua nama calon yang diajukan ke DPRD Garut dalam rapat sidang paripurna. Dirinya menyebutkan untuk dua nama calom wabup yang di ajukan ke DPRD yakni, Agus Hamdani, Anggota DPRD dari Fraksi PPP dan mantan Aggota DPRD dari Partai Golkar,Usep Zainal Arifin.
Saat diwawancarai, Bupati Aceng mengatakan, ada pertimbangan tertentu  yang menjadi hak sebagai kepala daerah dengan disebut kewenangan atributif ,  di dalam Undang-undang  N0. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan dalam Undang-undang N0 32, disitu Bupati berhak untuk mengusulkan dua nama. Dari beberapa calon yang sudah masuk, dirinya menilai bahwa dua calon yang sudah disebutkan pada sidang paripurna itu adalah yang tepat sesuai dengan harapanya, bukan berarti diluar nama calon tersebut dirinya tidak menilai bahwa beberapa calon yang tidak diusulkan itu tidak baik. “Saya harus memilih dua calon wakil bupati untuk mengusulkan ke DPRD, dan dua nama calon tersebut sesuai dengan harapan saya,“ katanya.
Aceng juga mengatakan, untuk dua nama calon yang sudah disebutkan itu, dirinya sudah menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Undang-undang dan kini tinggal DPRD Garut untuk memproses sesuai dengan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan verifikasi atas dua nama yang sudah disebutkan berikut kelengkapan persyaratan administrative.  “Saya fikir untuk dua nama orang yang saya sebutkan itu untuk peryaratanya sudah lengkap dan untuk dua nama calon tersebut adalah orang terbaik saya dan pilihan saya karena keduanya cukup dewasa,” katanya. (Tata E. Ansorie)*** 

Hasanuddin ; Demi Kepentingan Garut, Tak Mungkin Saya Lakukan Transaksional


KOTA, (GE).- Dibalik penyampaian dua nama calon wakil bupati pada rapat paripurna DPRD oleh Bupati Garut, H. Aceng HM Fikri, SAg di gedung dewan, Kamis (19/4) kemarin. Sehari sebelumnya, Hasanuddin, salah satu calon yang disebut-sebut sebagai kandidat yang diperhitungkan bupati untuk diusulkan, ternyata secara mengejutkan, tepatnya pada Rabu malam (18/4), dia menyampaikan pesan kepada Bupati Garut, tidak bersedia dicalonkan mendampingi bupati.
Hal itu tentunya menyisakan sejuta pertanyaan publik. Mengingat, Hasanuddin, dianggap bakal mendampingi calon kuat lainnya, yakni Agus Hamdani, akan diusulkan oleh Bupati Aceng HM Fikri, pada rapat paripurna tersebut. Kendati pada kenyataannya, Agus Hamdani didampingi calon yang namanya tak pernah beredar di bursa pencalonan wabup, yaitu Usep Jaenal Aripin.
Menurut Drs. Mahyar Suara, SH, yang juga turut mencalonkan diri melalui Kongres Rakyat Independen (KRI), perlu dipertanyakan alasan yang sebenarnya atas mundurnya Hasanuddin. Kata Mahyar, tiba-tiba Hasanuddin mundur pada saat injury time. Padalah dirinya dipandang akan diusulkan bupati.
“Saya mensinyalir ada persoalan yang disembunyikan oleh Hasanuddin. Maka saya pikir perlu dia menyampaikan alasan kemundurannya kepada publik, sebab majunya dia diketahui publik dan saya meyakini dia memiliki peluah kuat untuk dicalonkan,” ujar Mahyar.
Ditambahkannya, sekalipun sama-sama mencalonkan diri, tetapi ia mempercayai kalau Hasanuddin memiliki integritas yang dapat dibilang sangat baik sebagai calon wakil bupati. Hanya saja di detik-detik akhir, diluar dugaan malah mengundurkan diri. “Penting, mengetahui alasan mundurnya di arena yang diperkirakan nyaris diraihnya. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena akan berdampak negatif buat dirinya. Pastinya pun kita perlu mengetahui hal itu,” ujar Mahyar.
Sementara, saat dimintai keterangannya, Hasanuddin, membenarkan pada malam sebelum paripurna digelar, dirinya menginformasikan kepada bupati bahwa ia menarik diri dari pencalonan Wakil Bupati Garut. Selain kepada bupati, ia pun mengirimkan kabar ke rekan-rekannya tentang penarikan diri dari cawabup tersebut. “Ada perbedaan prinsipil dan mendasar terkait pengisian wabup yang kosong. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menarik diri dan menyatakan tidak bersedia dicalonkan. Itulah alasan saya kenapa menarik diri dari pencalonan,” tutur Hasanuddin.
Dikatakannya pula, keputusan mundur tidak lain untuk menghormati diri sendiri dan teman-teman yang membantunya. Ia pun membantah jika telah terjadi transaksional, sehingga harus menarik diri. Kata Hasanuddin, demi kepentingan Garut tidak mungkin ia melakukan transaksional dan pragmatis. “Mungkin bagi orang lain bisa saja melakukan itu. Apalagi dalam penarikan diri dari pencalonan wakil bupati ini, saya memutuskannya disaksikan teman-teman dekat,” ujarnya.
Jika di analogikakan, lanjut Hasanuddin, ibarat dirinya sedang bermain sepak bola. Disuruh pelatih mendrible bola ke kiri dan ke kanan ia ikuti, bahkan beberapa kali disliding pun tetap bertahan. Namun ketika sudah di muka gawang dan akan mencetak bola, tiba-tiba gawangnya tidak ada, karena sudah ada yang mencabut. Untuk membobol gawang, tidak mungkin dirinya harus menunggu gawangnya dipasang kembali, karena memang tidak dikehendaki dirinya  mencatk goal. “Hanya diri kita yang harus menghargai harga diri sendiri. Lebih baik keluar dari lapangan daripada sengaja dipermalukan di tengah lapangan,” kata Hasanuddin, sambil tersenyum. (Tata E. Ansorie)***

Senin, 16 April 2012

Bupati Harus Miliki Argumen Hukum Soal Syarat Wabup



KOTA, (GE).- Menjelang  pengajuan 2 orang calon Wakil Bupati Garut oleh Bupati dalam paripurna DPRD Kabupaten Garut,  suhu politik mulai meningkat. Bupati Garut dituntut untuk memberikan keputusan yang tepat saat mengajukan 2 orang calon wakil bupati, sebagaimana perintah UU Nomor 12 tahun 2008 pasal 26 ayat 7 yang berbunyi “dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal  dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 ( dua ) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD”. Ayat tersebut memberikan hak frerogatif kepada bupati yang berasal dari calon perseorangan untuk mengajukan 2 calon, tanpa memperhatikan usulan parpol. Berbeda dengan Bupati yang pada saat pencalonannya diusung oleh parpol,  diatur  UU 12/2008 pasal 26 ayat 6. Bupati yang berasal dari calon perseorangan diberikan keleluasaan oleh Undang-undang untuk mengajukan 2 orang calon wakil kepala daerah meski dengan pertimbangan subjektifitasnya. Demikian disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Dadang Sudrajat, S.Pd, saat ditemui di kantornya.
Ditambahkannya, pengajuan 2 orang calon wakil kepala daerah bukan hal yang mudah, dimana banyak  pelamar untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah,  apalagi  pihak kepala daerah telah mengekspos bahkan mengundang para pelamar  calon wakil kepala daerah  untuk  segera   melengkapi persyaratan. Adanya arahan dari pihak kepala daerah kepada para pelamar untuk memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2008 pasal 58, secara tidak langsung merupakan pengakuan dari bupati terhadap para pelamar sebagai calon Wakil Bupati. “Hal tersebut mempersulit bupati   dalam menentukan 2 calon wakil kepala daerah,  karena saat para pelamar sudah memenuhi persyaratan secara normatif, Bupati  dituntut untuk memilih 2 orang calon dengan parameter yang  dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dadang.
Sadar akan sulitnya memilih 2 calon wakil kepala daerah dari sekian banyak pelamar yang sudah terlanjur diarahkan untuk memenuhi persyaratan, tambah Dadang, kepala daerah Kabupaten Garut memberikan syarat subjektifitasnya, yaitu para pelamar diharuskan  mendapat dukungan 3 parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Garut. Langkah tersebut bisa dipahami  sebagai jalan keluar bagi Bupati dalam menyeleksi para pelamar yang telah memenuhi persyaratan normative, karena UU tidak memberikan aturan spesifik tentang kriteria dan mekanisme rekrutmen calon wakil bupati. “Bupati telah memberikan syarat khusus yang terukur   bagi calon wakil bupati, harus memenuhi persyaratan mendapat dukungan dari 3 parpol di DPRD, supaya persyaratan itu dapat mengikat para bakal calon wakil bupati dalam proses rekrutmen yang dilakukan kepala daerah. Sebaiknya syarat itu dilegitimasi supaya memiliki kekuatan hokum, sehingga bakal calon memiliki kewajiban memenuhi aturan tersebut,” tambahnya.
Persyaratan yang diajukan bupati tersebut, lanjut Dadang, tidak menutup kemungkinan  adanya penolakan karena persyaratan tersebut tidak diatur dalam  regulasi  yang mengatur tentang syarat calon wakil bupati, sebagaimana diatur dalam PP 49 tahun 2008 pasal 38. Bupati harus memiliki argumen hukum kenapa memberikan syarat kepada calon Wakil Bupati harus didukung oleh parpol bukan dukungan yang diperoleh sebagaimana pola dukungan yang diatur  UU 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2b, 2d, dan 2e, meski  jumlah dukungan tidak sebanyak seperti diatur pasal tersebut berhubung Bupati pada saat pencalonan diusung dari jalur perseorangan. Alasan bupati mensyaratkan 3 dukungan parpol untuk memperkuat dukungan politik dari DPRD bukanlah alasan yang tepat, karena selama ini publik melihat tidak ada upaya DPRD Garut dalam mengoyang posisi Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut bisa dilihat dari alasan Dikcy Candra mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati, bukan karena alasan tidak adanya dukungan politik dari DPRD tapi karena masalah internal. Hak Bupati memberikan syarat subjektif kepada para bakal calon, tapi jangan sampai persyaratan itu sebagai transfer masalah kepada DPRD.
“Apabila parpol yang ada di DPRD Garut mau mengikuti  ritme subjektifitas Bupati, sebenarnya syarat dukungan 3 parpol tidaklah tepat karena dari sembilan parpol yang memiliki kursi di DPRD ( demokrat, Golkar, PPP, PDIP, PKS, PAN, PKB, Hanura, Gerindra ) berpeluang bisa melahirkan 3 calon Wakil Bupati, sedangkan yang dibutuhkan 2 orang calon Wakil Bupati kalau itu terjadi akan mempersulit dan menambah masalah bagi Bupati. Apabila  Bupati dan parpol yang memiliki  kursi di DPRD sepakat untuk menentukan 2 calon Wakil Bupati harus mendapatkan dukungan parpol,  janganlah dihitung dari jumlah parpol, tapi akan lebih tepat bila bupati melihat presentasi jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara parpol, sebagaimana syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol  ( UU 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2 ),” jelas Dadang.
Tambahnya lagi, DPRD lebih baik berkonsentrasi untuk mempersiap penyelenggaraan pemilihan sabagaimana yang ditugaskan oleh UU 12 tahun 2008 pasal 42 ayat 1e. Apabila  parpol yang memiliki kursi di DPRD memberikan dukungan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bupati kepada calon Wakil Bupati, hal tersebut akan bertolak belakang dengan tatib pemilihan Wakil Bupati Garut sebagai produk DPRD. Bupati lebih baik berani mengambil keputusan dengan mengajukan 2 calon Wakil Bupati dengan memanfaatkan perlindungan UU terhadap hak subjektifitasnya, ketimbang memberikan persyaratan calon Wakil Bupati yang tidak dilandasi UU atau aturan yang secara hirarki berada diatas aturan atau keputusan Bupati. (Tata E. Ansorie)***


Ricuhnya Musdalub DPD Golkar Kab. Garut, DPP Dipinta Turunkan Tim Pencari Fakta


KOTA, (GE).- Buntut terjadinya deadlock pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, pada  Senin (9/4) lalu, unsur pimpinan DPD Partai Golkar Kab. Garut, Orsomendi dan sayap partai Golkar, meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menurunkan tim pencari fakta untuk menelusuri latar belakang terjadinya kericuhan di Musdalub DPD Partai Golkar Garut. Bahkan, DPP Partai Golkar harus memberikan sanksi administrasi, apabila ditemukan kesalahan-kesalahan yang disengaja oleh pengurus.
Hal itu diutarakan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Garut, Sulaiman Zacky, ST, setelah menggelar rapat penyusunan laporan kronologis bersama unsur pimpinan DPD Partai Golkar Kab. Garut, Orsomendi dan sayap partai Golkar, Selasa (10/4) kemarin. Kata Sulaiman, permintaan turunya tim pencari fakta dari DPP Partai Golkar, merupakan bagian dari salah satu rekomendasi hasil rapat penyusunan laporan kronologis. Adapun rekomendasi lainnya, Pimpinan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat hendaknya mengambil hikmah dan manfaat dari kejadian yang mencoreng wibawa ketua DPD Golkar Jabar dengan kejadian Musdalub tersebut.
“Kami pun meminta DPD Golkar Jabar, melakukan koreksi, intropeksi dan evaluasi total khususnya bagi pengurus yang terindikasi melakukan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi masing-masing,” jelasnya.
Kemudian, tambah Sulaeman, di rekomendasi itu disebutkan pula agar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kab. Garut, melakukan konsolidasi total baik di jajaran pengurus DPD Golkar Kab. Garut, pimpinan Partai Golkar Kecamatan, pimpinan Partai Golkar Desa maupun Orsamendi dan ormas yang menyatakan sikap dukungannya kepada partai Golkar. Bahkan, Plt Ketua DPD Golkar Kab. Garut, diminta segera merumuskan dan mempersiapkan kembali pelaksanaan Musdalub Partai Golkar Kab. Garut yang benar-benar mengacu kepada AD/ART, peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan lainnya, sesuai limit waktu yang telah dicanangkan dalam surat penetapan perpanjangan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua yang dikeluarkan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Adapun berita acara penyusunan laporan kronologis tersebut, kata Sulaeman, ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Golkar Kab. Garut, Drs. H Johan Jauhari, SH,MH, Wakil Sekretaris, Sulaeman Zacky, ST, Ketua PD AMPG, Doni Muchtar, Ketua PDK Kosgoro’57, H. Komar Mariuna, M.MPd, Ketua DPC Ormas MKGR, Asep Hendra Bakti, A.Md, dan Wakil Ketua Sepicab Soksi, Dicky Hidayat.
Sementara di tempat yang sama, Ketua DPC Ormas MKGR, Asep Hendra Bakti, A.Md, mengatakan sebelum Musdalub digelar, Depicab Soksi Kab. Garut, PDK Kosgoro 1957 dan DPC Ormas MKGR atau disebut Trikarya menyampaikan bahwa Musdalub Partai Golkar yang akan dilaksanakan tanggal 9 April 2012, terkesan dipaksakan dan belum sesuai dengan peraturan organisasi lainnya. Kemudian meminta pelaksanaan Musdalub sesuai dan mengacu pada ART/AD, serta mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar, sesuai dengan PO No.13/DPP/GOLKAR/X/2011 pasal 30. Jika tetap dipaksakan tanggal 9 April 2012, seperti permintaan lisan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, maka kegiatan Musdalub terindikasi illegal dan batal demi hukum. “Dengan terbitnya kesepakatan Trikarya, menginginkan DPD Partai Golkar Kab. Garut mampu melaksanakan Musdalub sesuai dengan peraturan organisasi, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan kepemimpinan Partai Golkar yang utuh dan tidak cacat hukum. Namun hal itu diabaikan, sehingga kejadiannya seperti ini,” jelas Asep.
Lanjut Asep, pelaksanaan Musdalub Partai Golkar Kab. Garut berjalan tidak sesuai jadwal dan agenda yang telah ditentukan sampai molor 2 jam. Hal itu menunjukan ketidaksiapan panitia, antara lain terlambatnya undangan yang disampaikan kepada para peserta. Disisi lain tidak adanya komunikasi antar panitia dengan DPO, sehingga mengakibatkan ketidakhadiran Dewan Pertimbangan Organisasi Partai Golkar Kab. Garut, akhirnya mereka merasa tidak dihargai  sama sekali. (Tata E. Ansorie)***

Kuis Garut Express Diundi. Nurlela, Peroleh TV LED 19


KUIS berhadiah yang diselenggarakan Surat Kabar Mingguan Garut Express, berkerja sama dengan beberapa perusahaan, pada Jumat (13/4) kemarin, telah dilakukan pengundian di arena Pameran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Expo Gebyar Garut Festival 2012. Undian kuis berhadiah berkaitan dengan Hari Jadi Garut ke-199 tersebut dihadiri jajaran redaksi Garut Express, mulai dari Pimpinan Redaksi, Sony MS, Wakil Pimpinan Redaksi, Tata E. Ansorie, Pemimpin Perusahaan, Agah Margana, dan sejumlah wartawan Garut Express.
Lokasi undian yang bertempat di stand Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Garut itu, dilakukan oleh Kepala Bank BPR LPK Garut, Aam Muharam, Pengurus Kadin Garut, Ahmad Fajar Kurnaefi dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kabupaten Garut, Agus Alfas Mutaqqin.
Pemimpin Redaksi Garut Express, Sony MS, mengatakan, kuis tersebut diselenggaran dalam rangka memperingati Hari Jadi Garut ke-199. Kuis diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Garut, kecuali keluarga besar Garut Express. “Kita hanya menyampaikan lima pertanyaan, yaitu tanggal hari jadi Garut, visi misi Kabupaten Garut, nama Bupati Garut, nama Ketua DPRD Garut dan nama Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Pertanyaan itu sebenarnya mudah dijawab. Namun dari ratusan surat yang masuk, cukup banyak yang tidak mengenal nama bupati Garut, apalagi visi misi Kabupaten Garut,” ujarnya.
Ditambahkan Sony, hadiah yang disediakan untuk para pemenang undian di antaranya, 1 buah TV LED 19, 1 buah televisi, 5 buah handphone dan 10 buah T-Shirt. Hadiah-hadiah tersebut diperoleh dari kerjasama dengan sejumlah perusahaan. “Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Toserba Yoma, Adisurya, Asosiasi Pengusaha Ritel Kabupaten Garut, Bank BPR LPK Garut dan Pemkab Garut yang telah turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kuis berhadiah tersebut. Insya Allah, tahun depan kita akan melakukan serupa yang tentunya dengan hadiah yang lebih menarik lagi ,” tutur Sonny.
Adapun yang beruntung memperoleh hadiah utama berupa TV LED 19 adalah Nurlela, beralamat di Perum Cimanganten Tarogong Garut. Sementara yang memperoleh hadiah televisi diraih oleh Staf Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu, Dede Ajiji Fardina. “Bagi para pemenang kuis yang nama-namanya tercantum di halaman 16 Garut Express edisi 025 ini, dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi Garut Express yang  Permata Hijau Residence A-27 Tarogong Kidul. Pemenang wajib membawa identitas diri sesuai data yang dikirim pada jawaban semula,” jelasnya. (AKW)***


BANDUNG, (GE).- Dua syarat yang diajukan oleh Bupati Garut, H. Aceng HM Fikri, S.Ag, terhadap calon wakil bupati yang akan diajukan dalam pilwabup mendatang menuai kritik sejumlah kalangan. Di antaranya sebagaimana disampaikan pemerhati masalah sosial dan politik, Prof. Dr. H. Agus Salim Mansur, M.Pd. Menurutnya, dalam hal pencalonan wakil bupati, Aceng Fikri sebaiknya tidak menggunakan hawa nafsunya.
"Masalah itu (pemilihan wabup) kan sudah ada undang-undangnya. Jadi jangan ditambah-tambah dengan keinginan pribadi berdasarkan hawa nafsu yang tidak ada dasar hukumnya. Sebab kalau dipaksakan, hal itu akan membuat proses menjadi tidak sah. Karena tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku," kata Prof. Agus Salim kepada GE saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (13/4).
Dalam menjalankan mekanisme pemilihan, kata Prof. Agus Salim, harusnya Bupati berpegang pada dua aspek. Rule of the law, dan rule of the game. Artinya, Bupati tetap harus berpegang kepada UU nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai rule of the law.
"Karena Aceng Fikri itu awalnya dari jalur perseorangan, maka dalam pengajuan calon wakil bupati dia harus berpegang kepada pasal 131 ayat 2d. Jangan ditambah lagi persyaratan yang aneh-aneh. Karena itu tidak tercantum pada ayat tersebut," jelas Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung kelahiran Garut itu.
Lebih jauh Prof. Agus menegaskan,  seharus Aceng Fikri konsisten dengan keindependensiannya. Sebab, langkah awal dia menjadi bupati adalah dari jalur perseorangan. "Yang menjadi salah satu pemicu Diki Candra mundur dari jabatan wabup, juga kan karena Aceng Fikri masuk partai. Jadi, dia jangan membuat kesalahan kedua dengan mensyaratkan calon wabup harus memiliki dukungan dari tiga partai politik. Karena ini sama saja dengan tidak independen," tegas Prof. Agus Salim.
Pernyataan senada, diungkapkan pemerhati politik alumnus Uniga, Rohmat Aripin, S.Ip, M.Si. Menurutnya, pengajuan syarat dukungan dari tiga partai politik bagi calon Wabup sangat bertentangan dengan pasal 131 ayat 2d UU Nomor 49 tahun 2008. Rohmat Aripin sependapat, kalau persyaratan (dukungan parpol) itu dipaksakan, prosedur pemilihan jadi tidak sah karena melanggar undang-undang.
"Sebenarnya syarat yang diajukan Bupati itu sah-sah saja. Namun, ada kelemahannya. Dengan adanya persyaratan tersebut, artinya sama dengan menjegal peluang calon wakil bupati dari jalur independen," tandas Rohmat Aripin saat berkunjung ke Kantor Redaksi GE, Sabtu (14/4). .
Rohmat Aripin bahkan mengegaskan, kalau Bupati mau netral dan menjunjung tinggi asas demokrasi, maka syarat atributif dukungan tiga partai politik itu harus dicabut. Terlebih, semua orang tahu bahwa keberangkatan Aceng Fikri dari jalur independen. Jadi mempunyai beban moral politik.
Sebetulnya, kata Rahmat Arifin, langkah yang diambil Aceng Fikri dengan masuk partai saja sudah merupakan sebuah penghianatan politik. Tetapi, Rohmat Aripin memahami, pada  sisi lain hal itu dilakukan Aceng Fikri sebagai upaya mencari kemaslahatan. Karena Bupati butuh dukungan dari parlemen, dan kekuatan politik itu adanya di parlemen.
"Bupati yang keberangkatan awalnya dari jalur independen, ternyata setelah masuk ke arena parlemen ibarat ayam kehilangan induk dalam mengamankan bebijakan pemerintah. Namun, hal itu sekaligus menandakan Bupati berjiwa bersar. Sebab, dengan masuk partai, Bupati tidak aman dari hujatan, apalagi dari tim suksesnya," jelasnya. (Sony MS)***

Minggu, 15 April 2012

Seleksi Dirut PDAM Terancam Diulang


KOTA, (GE).- Lolosnya tiga orang nama pada seleksi calon Direktur PDAM Tirta Intan Garut, ternyata masih menuai permasalahan. Sejumlah kalangan masih memandang seleksi calon Direktur PDAM tersebut diduga cacat hukum, karena Peraturan Daerah Nomor 6 Thaun 2010 dipandang hanya untuk menghantarkan salah seorang calon yang sudah dipersiapkan.
“Tadinya kami menunggu janji Ketua Komisi A DPRD Garut, Nono Kusyana, yang pada awal audiensi berjanji akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Agung berkenaan Perda Nomor 6 Tahun 2010 ini,” ujar Juru bicara Masyarakat peduli Aset Daerah Kabupaten Garut, Lukman, saat melakukan audensi di ruangan rapat Gedung DPRD yang diterima Sekretaris Komisi A, Dadan Hidayatulloh, serta Ketua Panitia Seleksi Ir. Eddy Muharam, MSi dan Kabag Hukum Setda Garut, Budi Gan-Gan, SH, MH, Selasa (12/4) kemarin.
Ditambahkan Lukman, Perda Nomor 6 Tahun 2010 tersebut tidak seirama dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007 mengenai organ kepegawaian perusahaan daerah air minum daerah yang dijadikan konsideran perda Nomor 6 tahun 2010. Bukan hanya itu, mereka merasakan adanya kejanggalan dengan adanya surat keputusan pada tanggal 15 Maret 2012 bernomor 539/08/TSCD.PDAM-GRT/2012 yang mengumumkan tiga orang dalam ranking teratas. Padahal, dua orang yang lolos baru memenuhi surat keterangan dari PN Garut yang menyatakan tidak sedang ataupun tersandung kasus hukum, baru dikeluarkan pada tanggal 17 Maret.
Sayang saat ditanya GE usai audiensi mengenai beberapa tudingan seperti apakah memang calon yang diloloskan di atas usia 56 tahun, Eddy malah bergegas. "Nanti saja lihat perkembangan, saya mau shalat dulu,” kata Eddy. Kendati demikian, dalam audensi tersebut, Eddy sempat menjelaskan, tiga calon yang telah lolos sudah memenuhi ketentuan. Bahkan dirinya mengakui adanya keterlambatan persyaratan administrasi dari beberapa calon yang sekarang masuk ketiga peringkat teratas.
Secara terpisah, Kasat Dalmas Polda Jabar yang juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut, Komisaris Polisi Taufik, SH dalam sebuah talkshow di salah satu radio di Garut, mengatakan hampir semua Badan Usaha Milik Pemerintah tidak lepas dari persoalan nepotisme ketika terjadi pemilihan calon jabatan pimpinan. Hal itu tentunya sangat disayangkan, padahal dalam pengelolaan sebuah perusahaan mesti ditangani secara professional.
Terkait batas usia yang dipersoalkan dalam pemilihan calon Direktur PDAM Tirta Intan Garut, dirinya memandang tidak perlu menjadi hal yang diributkan. Usia berapa tahun pun, jika memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola perusahaan, tidak menjadi masalah. “Secara profesional bukan menjadi masalah, sepanjang calon itu memiliki kemampuan yang baik,” ujarnya.
Ditambahkannya, calon Direktur PDAM Tirta Intan Garut idealnya dari internal PDAM itu sendiri. Alasannya, kata Taufik, orang dalam sangat memahami persoalan yang ada dalam kinerja perusahaan tersebut. (AKW/Tata E. Ansorie)***


Bupati Harus Miliki Argumen Hukum Soal Syarat Wabup


KOTA, (GE).- Menjelang  pengajuan 2 orang calon Wakil Bupati Garut oleh Bupati dalam paripurna DPRD Kabupaten Garut,  suhu politik mulai meningkat. Bupati Garut dituntut untuk memberikan keputusan yang tepat saat mengajukan 2 orang calon wakil bupati, sebagaimana perintah UU Nomor 12 tahun 2008 pasal 26 ayat 7 yang berbunyi “dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal  dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 ( dua ) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD”. Ayat tersebut memberikan hak frerogatif kepada bupati yang berasal dari calon perseorangan untuk mengajukan 2 calon, tanpa memperhatikan usulan parpol. Berbeda dengan Bupati yang pada saat pencalonannya diusung oleh parpol,  diatur  UU 12/2008 pasal 26 ayat 6. Bupati yang berasal dari calon perseorangan diberikan keleluasaan oleh Undang-undang untuk mengajukan 2 orang calon wakil kepala daerah meski dengan pertimbangan subjektifitasnya. Demikian disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Dadang Sudrajat, S.Pd, saat ditemui di kantornya.
Ditambahkannya, pengajuan 2 orang calon wakil kepala daerah bukan hal yang mudah, dimana banyak  pelamar untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah,  apalagi  pihak kepala daerah telah mengekspos bahkan mengundang para pelamar  calon wakil kepala daerah  untuk  segera   melengkapi persyaratan. Adanya arahan dari pihak kepala daerah kepada para pelamar untuk memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2008 pasal 58, secara tidak langsung merupakan pengakuan dari bupati terhadap para pelamar sebagai calon Wakil Bupati. “Hal tersebut mempersulit bupati   dalam menentukan 2 calon wakil kepala daerah,  karena saat para pelamar sudah memenuhi persyaratan secara normatif, Bupati  dituntut untuk memilih 2 orang calon dengan parameter yang  dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dadang.
Sadar akan sulitnya memilih 2 calon wakil kepala daerah dari sekian banyak pelamar yang sudah terlanjur diarahkan untuk memenuhi persyaratan, tambah Dadang, kepala daerah Kabupaten Garut memberikan syarat subjektifitasnya, yaitu para pelamar diharuskan  mendapat dukungan 3 parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Garut. Langkah tersebut bisa dipahami  sebagai jalan keluar bagi Bupati dalam menyeleksi para pelamar yang telah memenuhi persyaratan normative, karena UU tidak memberikan aturan spesifik tentang kriteria dan mekanisme rekrutmen calon wakil bupati. “Bupati telah memberikan syarat khusus yang terukur   bagi calon wakil bupati, harus memenuhi persyaratan mendapat dukungan dari 3 parpol di DPRD, supaya persyaratan itu dapat mengikat para bakal calon wakil bupati dalam proses rekrutmen yang dilakukan kepala daerah. Sebaiknya syarat itu dilegitimasi supaya memiliki kekuatan hokum, sehingga bakal calon memiliki kewajiban memenuhi aturan tersebut,” tambahnya.
Persyaratan yang diajukan bupati tersebut, lanjut Dadang, tidak menutup kemungkinan  adanya penolakan karena persyaratan tersebut tidak diatur dalam  regulasi  yang mengatur tentang syarat calon wakil bupati, sebagaimana diatur dalam PP 49 tahun 2008 pasal 38. Bupati harus memiliki argumen hukum kenapa memberikan syarat kepada calon Wakil Bupati harus didukung oleh parpol bukan dukungan yang diperoleh sebagaimana pola dukungan yang diatur  UU 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2b, 2d, dan 2e, meski  jumlah dukungan tidak sebanyak seperti diatur pasal tersebut berhubung Bupati pada saat pencalonan diusung dari jalur perseorangan. Alasan bupati mensyaratkan 3 dukungan parpol untuk memperkuat dukungan politik dari DPRD bukanlah alasan yang tepat, karena selama ini publik melihat tidak ada upaya DPRD Garut dalam mengoyang posisi Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut bisa dilihat dari alasan Dikcy Candra mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati, bukan karena alasan tidak adanya dukungan politik dari DPRD tapi karena masalah internal. Hak Bupati memberikan syarat subjektif kepada para bakal calon, tapi jangan sampai persyaratan itu sebagai transfer masalah kepada DPRD.
“Apabila parpol yang ada di DPRD Garut mau mengikuti  ritme subjektifitas Bupati, sebenarnya syarat dukungan 3 parpol tidaklah tepat karena dari sembilan parpol yang memiliki kursi di DPRD ( demokrat, Golkar, PPP, PDIP, PKS, PAN, PKB, Hanura, Gerindra ) berpeluang bisa melahirkan 3 calon Wakil Bupati, sedangkan yang dibutuhkan 2 orang calon Wakil Bupati kalau itu terjadi akan mempersulit dan menambah masalah bagi Bupati. Apabila  Bupati dan parpol yang memiliki  kursi di DPRD sepakat untuk menentukan 2 calon Wakil Bupati harus mendapatkan dukungan parpol,  janganlah dihitung dari jumlah parpol, tapi akan lebih tepat bila bupati melihat presentasi jumlah kursi atau akumulasi perolehan suara parpol, sebagaimana syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol  ( UU 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2 ),” jelas Dadang.
Tambahnya lagi, DPRD lebih baik berkonsentrasi untuk mempersiap penyelenggaraan pemilihan sabagaimana yang ditugaskan oleh UU 12 tahun 2008 pasal 42 ayat 1e. Apabila  parpol yang memiliki kursi di DPRD memberikan dukungan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bupati kepada calon Wakil Bupati, hal tersebut akan bertolak belakang dengan tatib pemilihan Wakil Bupati Garut sebagai produk DPRD. Bupati lebih baik berani mengambil keputusan dengan mengajukan 2 calon Wakil Bupati dengan memanfaatkan perlindungan UU terhadap hak subjektifitasnya, ketimbang memberikan persyaratan calon Wakil Bupati yang tidak dilandasi UU atau aturan yang secara hirarki berada diatas aturan atau keputusan Bupati. (Tata E. Ansorie)***

Senin, 09 April 2012

Tunjangan Penghasilan Kepala Desa Rp 2 Juta per Bulan



PEMKAB, (GE).- Kepala Bidang Pemerintahan Desa  (BPMPD) Kab. Garut,  Otang Sudewa S.Sos, M.Si  menyatakan, Pemda Kab. Garut pada awal awal April direncanakan akan segera merealisasikan TPAPD triwulan pertama bagi pemerintahan desa yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut diantaranya, telah memiliki nomor rekening desa, surat keputusan kepala desa tentang bendahara desa, daftar perangkat desa, kwitansi serta  daftar usulan rencana kegiatan (DURK).
Untuk tahun 2012 Pemerintah daerah mengalokasikan dana TPAPD sejumlah Rp  24.930.000.000,- diperuntukan bagi 410 desa. Dana tersebut untuk dua katagori desa, yaitu 264 desa yang sekdesnya PNS sejumlah Rp  15.206.400.000,-  dan 146 desa yang sekdesnya non PNS sejumlah Rp 9.723.600.000,- . Sedangkan realisasinya dibagi dalam empat triwulan.
“Jumlah nominal dana TPAPD tahun 2012 untuk masing-masing desa mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, yaitu bagi desa yang sekretarisnya non PNS semula Rp 63 juta per tahun menjadi sejumlah Rp 66,6 juta per tahun. Sedangkan bagi desa yang sekdesnya PNS dari Rp 53 juta per tahun menjadi Rp 57,6 juta per tahun. Dana tersebut di peruntukan bagi Kepala desa  Rp 2.000.000/bln, Sekdes  Rp 800 ribu / bulan, Kaur 5 orang masing-masing Rp 400 ribu / bulan dan unsur kewilayahan Rp 750 ribu/bulan. Untuk unsur kewilayahan penentuan nominal perkadusnya diserahkan kepada musyawarah di tingkat desa masing-masing.
Otang menambahkan, peningkatan jumlah nominal TPAPD tiap tahun merupakan bentuk perhatian pemerintah kabupaten terhadap aparatur pemerintahan desa. Untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam melayani masyarakat. Diaku Otang, kenaikan TPAPD tahun ini hanya diperuntukan bagi tunjangan kepala desa, Tetapi Ia berharap tidak menjadi permasalahan bagi para perangkat desa yang lainnya. Karena pihaknya sedang berusaha untuk kenaikan tunjangan bagi perangkat desa yang lainnya. Mudah-mudahan dapat segera terealisasi.***

Tatib Pemilihan Wabup Dapat Membuka Celah Gugatan

Terkait kewenangan verifikasi bakal calon dilakukan  oleh Bupati, seperti yang tercantum dalam Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-2014, menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut, Dadang Sudrajat, S.Pd, dapat memberikan celah kepada DPRD untuk menerima gugatan. Sebab, verifikasi yang dilakukan oleh bupati itu diluar kewajaran, dimana pengusung calon ditugaskan melakukan verifikasi. Artinya, tidak ada ruang tanggapan publik sebagai unsur objektifitas dan akuntabilitas yang mesti terpenuhi.  
“Undang-undang hanya memerintahkan bupati mengusulkan 2 calon dan paripurna memilihnya. Disana aturan teknis pilwabupnya tidak diatur, maka seharusnya Tata Tertib yang dibuat DPRD Garut, mengadopsi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Sementara Tatib yang dibuat  hanya mengadopsi sebagian, tanpa mengadopsi tentang tahapan verifikasi yang merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan (Panlih),” ujarnya.
Ditambahkan Dadang, sebaiknya ada revisi dari salah satu ayat di pasal 1(satu) dan pasal dua (2), yang tidak menugaskan bupati melakukan verifikasi, sekaligus ada penambahan pasal tentang tahapan tahapan verifikasi dengan mengadopsi mekanisme verifikasi di pasal PP 49 Tahun 2008. Lebih baiknya lagi diatur tentang ruangan pengaduan atau keberatan calon. “Formulir kelengkapan persyaratan calon pun belum diatur, sehingga untuk memenuhi pasal yang mengatur persyaratan calon secara administrasi sulit dipenuhi calon. Jika ada kemauan, sebenarnya masih banyak waktu bagi DPRD untuk menyempurnakan Tata tertib. Hematnya segera berkoordinasi dengan lembaga yang terkait, daripada bertahan dengan Tatib yang memberikan celah gugatan,” tuturnya.
Dadang pun menyarankan,  apabila Tatib yang sudah ada masih dianggap benar oleh DPRD. Diharapkan bupati tidak melakukan verifikasi seluruh orang yang sudah mencalonan diri. Cukup 2 nama yang diusulkan yang dipinta kelengkapan administrasinya. Jika menurut bupati ada calon 42 orang, maka tidak perlu seluruhnya dilakukan verifikasi, karena akan berbahaya terhadap bupati sendiri. Artinya, semua akan menuntut hak atas hasil verifikasi itu, sementara yang diusulkan hanya 2 orang.
Istilah verifikasi tidak pas dalam pemilihan Wakil Bupati ini, apalagi kewenangannya dilimpahkan kepada Bupati yang melekat bagian dari peserta. Sederhananya, ketika Bupati merasa cocok dengan 2 nama bakal calon, cukup dipinta menyiapkan kebutuhan administrasi sesuai persyaratan yang sudah ada di Tatib. Kemudian setelah diusulkan, Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan administrasi tersebut. “Berbeda kalau Bupati meminta seluruh calon untuk menyiapkan persyaratan administrasi, artinya semua diberi peluang untuk didaftarkan. Dampaknya, para bakal calon yang  tidak diusulkan akan mempertanyakan parameter yang dipergunakan bupati dalam pengusulan tersebut,” ujarnya. (Tata E. Ansorie)***


Nama Cawabup akan Diajukan pada 19 April 2012 Bupati Minta Calon Penuhi Dua Syarat


GD. DEWAN, (GE).- Penentuan penyerahan dua nama calon Wakil Bupati Garut akhirnya telah disepakati oleh Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-2014 bersama Bupati Garut, H. Aceng HM Fikri, S.Ag, di ruang Ketua DPRD Garut, Kamis (5/4) kemarin. Bupati akan menyerahkan dua nama Cawabup, melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 19 April sekarang.
Usai melakukan konsultasi dengan Panlih, Bupati menyampaikan, dirinya akan mengajukan dua nama bakal calon Wakil Bupati Garut dalam rapat paripurna DPRD, yang selanjutnya akan diuji oleh Panlih secara administrasif sampai dengan tanggal 3 Mei. Kemudian akan digelar paripurna pemilihan antara tanggal 4 sampai 7 Mei 2012.
“Saat ini saya sedang menyiapkan dua nama yang akan diajukan nanti. Setidaknya ada dua syarat utama untuk kandidat yang akan mendampingi saya dalam mengelola pemerintahan Kabupaten Garut ini. Pertama, dapat memenuhi kebutuhan dukungan politik selama menjadi pendamping saya, karena untuk menguatkan posisi politik. Ya, pemerintah kan harus bermitra dengan DPRD, sementara DPRD sendiri merupakan kepanjangan partai. Adapun syarat kedua, calon pendamping saya mesti siap berkomitmen melakukan perubahan untuk perbaikan Garut di sisa masa jabatan,” jelas Aceng.
Ditanya siapa kedua nama yang akan diusulkan, apakah dari unsur partai politik (parpol) atau kalangan perseorangan, Bupati menyatakan akan mengambil porsi seimbang. Disebutkannya, sekalipun nama yang diajukan berasal dari struktur partai politik, menurutnya bukan dalam kapasitas partai itu sendiri melainkan sebagai pribadi. “Tidak satu poin pun pasal dalam UU 32/2004, mensyaratkan bahwa harus dilegitimasi oleh perseorangan atau partai politik. Harus dipahami, saya mempunyai hak atributif yang itu tidak akan saya formalkan persyaratannya. Persyaratannya adalah orang yang menurut saya layak menduduki jabatan menjadi pendamping saya,” ujar Bupati.
Kewenangan tersebut, kata Aceng Fikri, tidak bisa ditekan dan dipengaruhi oleh siapa pun. Pasalnya, penentuan pengganti jabatan Wabup dilindungi oleh UU yang menyatakan kewenangan atributif bupati untuk menentukan wakil bupati.
Menanggapi mengenai banyak pihak yang mengajukan nama untuk menempati posisi Wakil Bupati Garut, Aceng Fikri menegaskan, dirinya tidak akan sembarangan memilih dan menentukan siapa orang yang menjadi wakilnya.
Aceng Fikri juga membantah atas tuduhan dirinya sengaja mengulur waktu dalam mengisi jabatan Wabup. Karena tindakan yang dilakukannya harus berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sejak resmi Diky Chandra berhenti dari jabatannya, kata Aceng, ia langsung berupaya melakukan konsultasi dengan pihak Kementrian Dalam Negeri dalam aturan menentukan atau mengangkat wakilnya untuk memimpin pemerintahan.
Meski persoalan pengajuan nama cawabup merupakan hak prerogatif Bupati, Sekretaris ANDA Centre, Heri Rustiana, berharap apa yang telah dilakunan tim independen selama ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati.
Memang, kata Heri, kongres yang dilaksanakan oleh FPCI kemarin belum ada undang-undangnya. Tetapi juga tidak ada aturan manapun yang melarang pelaksanaan kongres. Ini hanya merupakan prakarsa masyarakat yang dulu berjibaku di lapangan mendukung hingga pasangan Aceng Fikri dan Diki Candra berhasil meraih kemenangan pada pilkada tahun 2009 lalu.
Begitu juga kalau ada calon independen di luar hasil kongres yang diakomodir Bupati, kalau prosesnya dari independen, itu sah-sah saja. Tetapi kalau ada intervensi dari partai politik dan mekanismenya melalui partai politik itu menjadi janggal. "Karena pada proses awal pun tidak bisa. Independen dari jalur independen, dan partai politik juga dari partai politik," kata Heri.
Menurut Heri, mekanisme mengenai pilcawabup ini sebenarnya seharusnya bukan melalui DPRD. Sebab ini merupakan kewenangan Depdagri. "Ini tidak hanya berlaku untuk Garut, melainkan untuk seluruh Indonesia," imbuhnya.
Heri juga menegaskan, seandainya tidak ada satu pun calon dari hasil kongres yang diakomodir Bupati, pihaknya akan berjuang melalui MK dan Depdagri untuk meminta kejelasan peraturan atau undang-undang mengenai calon perseorangan.
Secara terpisah, Ketua Panlih sekaligus Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE, membenarkan pertemuan antara Panitia Pemilihan dengan Bupati merupakan agenda sinkronisasi terhadap rencana kerja Panlih, terkait rencana pemilihan calon wakil bupati, termasuk pembahasan jadwal kerja Panlih. “Bersama Bupati, sudah disepakati jadwal untuk penyerahan dua nama calon yang nantinya akan diparipurnakan pada tanggal 19 April. Kami pihak DPRD Garut, selanjutnya akan menyeleksi atau menguji dua calon yang sudah diusulkan oleh Bupati,” tuturnya.
Ditambahkan Bajuri, untuk mengejar target, Panlih akan terus bekerja keras menyelesaikan penggantian jabatan wakil bupati yang kosong pasca lengsernya Diky Candra. Katanya, mudah-mudahan jabatan wakil bupati secara definitif sudah bisa terisi bulan Mei mendatang.***

Pilwabup, Sedingin Bola Salju


HANYA menunggu hitungan hari, penyerahan 2 nama calon Wakil Bupati Garut oleh Bupati H. Aceng HM Fikri, S.Ag kepada DPRD di dalam rapat paripurna nanti. Tentunya dapat dibayangkan kegalauan Bupati dalam menentukan siapa yang akan diusulkan untuk mendampingi dirinya. Dua syarat yang dipinta Aceng HM Fikri, kepada bakal calon wabup Garut, yakni dapat menguatkan posisi politiknya dan berkomitmen melakukan perubahan perbaikan kearah lebih baik di akhir masa tugas, tidaklah cukup untuk meyakinkan dirinya bahwa bakal calon yang dia usulkan benar-benar mematuhinya. Belum lagi puluhan peminat dari berbagai latarbelakang yang sedang antri, penuh harap agar Bupati dapat meminangnya. Bisa jadi, para pelamar yang tidak terakomodir apalagi jika telah terjadi komunikasi under table, akan menjadi batu sandungan dikemudian hari.
Menarik apa yang disampaikan aktivis senior, yang juga Sekjen Serikat Petani Priangan (SPP), Agustiana, ketika bertemu beberapa waktu lalu di Pendopo. Katanya, kebutuhan Wakil Bupati Garut hakekatnya bukan kebutuhan masyarakat, melainkan kebutuhan Bupati Aceng HM Fikri. Cukup dipahami dan bisa dibenarkan pernyataan yang dilontarkan pria jangkung itu. Sebab, Wakil Bupati Garut yang akan diusulkan Bupati Aceng HM Fikri, akan menentukan masa depan politiknya Bupati itu sendiri. Lalu siapa orangnya yang akan diusulkan Bupati dan kedepan dapat setia membantu dirinya.  Jauh hari, Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE, menyebutkan mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Garut, jangan dibicarakan dulu secara farsial. Melainkan untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Garut secara universal, mulai dari kondusifitas dan kedinamisan ke depan. Setelah itu baru membidik sosok yang pantas untuk itu, selain tentunya sinergis dengan kebutuhan bupati.
Latar belakang calon Wakil Bupati Garut, baik dari partai politik maupun perseorangan, bagi Bupati Aceng, memang bukan sesuatu yang prinsip. Kendati persoalan ini tetap menjadi argumentasi, terutama bagi para pengusung yang telah menghantarkan dirinya menjadi Bupati Garut yakni tim independen. Berharap Bupati Aceng, memboyong wakilnya kembali dari perseorangan. Bahkan, sekalipun Bupati mengatakan kendati calon yang ia usung dari struktur partai politik, tetapi ia pilih secara pribadinya. Hal ini tidak dapat ditampik kalau peran partai politik tetap ada. Buktinya, beberapa calon dari struktur partai yang melamar dirinya, secara resmi melamar diantar langsung partai politik itu sendiri.
Ada beberapa pendapat publik yang bisa diterima secara logika. Jika Bupati Aceng mengusulkan dari unsur partai politik, ke depan akan menjadi ancaman bagi politiknya Bupati Aceng, karena diakhir jabatan nanti wabup yang telah diusulkan Bupati Aceng pun bisa saja memiliki rencana lain di internal partainya. Ancaman pun dapat menimpa partai lainnya, sehingga ada kemungkinan calon dari partai yang diusulkan Bupati tidak dipilihnya. Pendapat lainnya, apabila Bupati mengusulkan dari perseorangan, kekhawatiran tidak mendapat dukungan secara politik DPRD. Sehingga, akhirnya merepotkan Bupati.
Pilihan ini tentunya bagi Bupati Aceng, sudah sangat dipahami. Dari inteletualitasnya, dipercaya ia mampu mengatasi dan menentukan mana yang dapat memberikan solusi terbaik untuk kepentingan di pemerintahannya. Pastinya, kedua orang yang akan diboyong Bupati, telah berkomitmen, memiliki intergritas tinggi, loyal dan kominaktif dengan berbagai kalangan.
Menanggapi Pilwabup, diakui di masyarakat memang cukup dingin. Hanya saja dinginnya sedingin bola salju. Jika menggelinding bolanya akan membesar dan keras, semakin besar semakin kuat pula melaju. Maka jangan pernah meremehkan dinginnya bola salju, seperti dinginnya menyaksikan Pilwabup Garut ini.***

Minggu, 01 April 2012

Tiga Calon Dirut PDAM Telah Lolos, Proses Seleksi Diharapkan Tetap Profesional



PEMKAB, (GE).- Dari 9 orang yang mengikuti tes seleksi calon Direktur PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut, dinyatakan tiga nama telah lolos dari seleksi psikotest, ujian tulis, uji kelayakan dan kompetensi calon Direktur PDAM Tirta Intan Garut. Ketiga nama tersebut adalah, Dony Suryadi, ST, Iim Ramdani, SE dan Hengki Hermawan, S.Sos, M.Si. mereka selanjutnya akan melakukan test wawancara yang dilakukan langsung oleh Bupati Garut.

Menurut Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Garut, Agus Alfaz Mutaqien, ada yang menarik dari seleksi calon Direktur PDAM tersebut. Dimana empat dari sembilan orang yang mendaftar merupakan karyawan PDAM setempat, diantaranya, Dony Suryadi, ST, Iim Ramdani, SE, H. Engkus Kustandi, S.Ip dan Hanan, S.Sos. Kata Agus, hal itu merupakan terobosan positif yang terjadi dilingkungan PDAM sendiri. Karena telah tercipta kaderisasi yang dilakukan management masa kepemimpinan Ahmad Ayub, SE, MM.
“Persoalan lolos dan tidak bukan menjadi persoalan. Terpenting di lingkungan PDAM Garut, saya melihat ada proses kaderisasi leadership yang baik. Tidak semata-mata mereka mencalonkan, tentunya kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengelola telah dimilikinya. Kompetitor ini mesti dipandang positif,” ujarnya.
Lolosnya 2 calon dari internal PDAM, yaitu Kasubag Perencanaan, Doni Suryadi, ST dan Kasubag Pengembangan dan Pemasaran, Iim Ramdani, SE. Menurut Agus, merupakan fakta buah produk perusahaan daerah yang dihuni oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Agus berharap proses seleksi selanjutnya tidak menjadi cacat, karena kepentingan kekuasaan atau uang. “Semoga tidak ditunggangi kepentingan lain, apalagi sampai ada titipan-titipan. Jalankan seleksi ini secara professional, tentunya akan indah melihat para kandidat berkompetisi sehat dengan mengerahkan kemampuan intelektualitasnya masing-masing,” tutur Agus.
Dilain pihak, Ketua LSM Laskar Indonesia, Dudi Supriadi, menilai sejak penerimaan seleksi calon direktur PDAM Tirta Intan Garut, sudah tercium berbau kolusi. Gejala itu dapat dilihat dari payung hukum yang digunakan dalam penerimaan calon direktur PDAM Garut, yakni hanya berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010, tanpa menggunakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. “Seleksi ini terkesan hanya untuk melegitimasi kepentingan segelintir orang. Buat apa repot-repot dilaksanakan seleksi, pada akhirnya yang akan terpilih sudah diketahui pula. Kapan mau majunya Kabupaten Garut, kalau pengelolaan perusahaan saja masih direcoki kepentingan sepihak,” jelas Dudi.
Ditambahkannya, ia tetap akan mengawal proses seleksi calon Dirut PDAM Garut ini hingga tuntas. Bahkan, Dudi meminta panitia seleksi untuk tetap konsisten dengan jadwal yang telah dibuatnya. (Tata E. Ansorie)***  







Ketua DPRD Garut, Ahmab Bajuri, SE
10 Hari Lagi, Dua Nama Cawabup Akan Diserahkan ke Panlih


DPRD, (GE).- Terjawab sudah penantian masyarakat, setelah hampir empat bulan pasca kursi jabatan Wakil Bupati Garut ditinggalkan Diky Candra, tidak ada kejelasan. Dalam Rapat Pimpinan DPRD Garut bersama Ketua Fraksi-Fraksi dan Bupati, Kamis (29/3) di ruang Pimpinan DPRD, dinyatakan kekosongan kursi jabatan Wakil Bupati Garut akan segera diisi. Seperti diutarakan Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE, usai rapat pimpinan bersama fraksi dan bupati, dilanjutkan rapat Sidang Paripurna untuk mensahkan Peraturan DPRD Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata tertib Pemilihan Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-2014 dan menerbitkan Surat Keputusan DPRD Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-2014.
“Dalam rapat pimpinan, Bupati meminta waktu antara sepuluh hingga lima belas  hari ke depan untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Bupati Garut yang diusulkannya. Ya, artinya kekosongan jabatan Wakil Bupati Garut dipastikan diisi, sehingga kami membentuk Panitia Pemilihan,” ujarnya.
Ditambahkan Bajuri, Panlih dibentuk berdasarkan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut Masa Jabatan 2009-2014, Keputusan DPRD No. 6 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-2012, surat usulan dari Fraksi-Fraksi tanggal 28 Maret 2012 dan hasil Rapat Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi-Fraksi dan Bupati tanggal 29 Maret 2012.
Sementara, dalam susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-2012, tercatat 13 orang yang masuk dalam kepanitiaan. Ahmad Bajuri sendiri menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan. Tentunya, kata dia, hal itu tertuang sesuai Peraturan DPRD No.6 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Garut Sisa Masa Jabatan 2009-212 pasal 7, bahwa Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia pemilihan merangkap anggota. Kemudian anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur fraksi secara proporsional dan Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris pemilihan bukan anggota.
“Secepatnya kami akan melaksanakan rapat persiapan pembagian tugas. Dari mulai menyusun jadwal acara pelaksanaan pemilihan, menetapkan surat suara dan tata cara pemilihan, menyiapkan kotak suara, menyiapkan bilik suara, mencocokan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan calon wakil bupati dan banyak lainnya harus dpersiapkan,” jelas Ahmad Bajuri. (Tata E. Ansorie)***